Pemerintah Purbalingga Targetkan Angka Stunting 2024 Turun di Bawah 10 Persen

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menargetkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga turun di bawah 10 persen di tahun 2024. Angka ini jauh dari rata-rata target prevalensi yang ditetapkan nasional yakni di angka 14 persen.

“Saat ini angka stunting di Purbalingga sudah 12 persen. Ini prestasi dan capaian dari semua pihak, meski demikian pemerintah daerah tidak mau terlena, kita memiliki target internal yakni tahun 2024 angka stunting turun di bawah 10 persen, ” tegas Bupati Tiwi saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Operational Room (OR) Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, Jumat (13/10/2023).

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan Pemprov Jateng Jalin Sinergitas

Untuk mencapai target tersebut bupati meminta seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Purbalingga. Bupati menegaskan, percepatan penurunan stunting bukan semata tanggung jawab dinas kesehatan dan dinas sosial pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dinsosdaldukkbp3a).

Baca juga: Perlu Waspada dan Diperhatikan, Kadivpas Supriyanto: Sekarang Narkoba Sudah Menyerang Anak SMP dan SD

“Semua OPD terintegrasi untuk penanganan dan percepatan penurunan stunting, ” kata bupati.

Bupati Tiwi menyebut, pemerintah desa memiliki andil dalam upaya ini, khususnya di desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka pemerintah desa diperbolehkan mengalokasikan pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting minimal sebesar 10 persen.

Baca juga: Humas Kemenkumham Dituntut Kreatif dan Berkualitas Dalam Mempertahankan Birokrasi Informatif

“Kepala desa dalam menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting diminta yang serius, sing temenan. Minimal dianggarkan 10 persen sesuai dengan permendesa, ” ujar bupati.

Dalam rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Sudono selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Purbalingga terungkap sejumlah wilayah masih memiliki angka stunting di atas rata-rata nasional yakni lebih dari 14 persen. Di antaranya di Kecamatan Mrebet, Padamara, Bojongsari, Bukateja, Karangreja, Kertanegara, Karangmoncol, dan Kutasari.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin Beri Paparan di Acara Desk Evaluasi

Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga Jusi Febrianto menjelaskan upaya percepatan penurunan stunting di Purbalingga melalui pemberian makanan tambahan terbagi menjadi tiga lapis. Lapis pertama, kata Jusi, berada di tataran pemerintah desa melalui posyandu.

“Di posyandu, pemerintah desa memberikan makanan tambahan kepada semua balita yang ditimbang, ” kata dia.

Baca juga: Siapkan Diri Anda, Kemenkumham Buka Pendaftaran Calon Taruna Pemasyarakatan dan Imigrasi

Ketika ditemui ada balita yang memiliki berat badan di bawah rata-rata (under weight) maka petugas posyandu akan merujuknya ke puskesmas setempat. Di puskesmas, lanjut Jusi, balita tersebut akan di-treatment dengan diberi makanan tambahan.

“Jika berat badannya belum juga membaik, balita itu akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pendampingan dan makanan tambahan. Intinya penanganan stunting dimulai dari tingkat puskesmas, sedangkan di posyandu lebih kea rah preventif, ” jelas Jusi.

(tha/prokompim)